Perhitungan Pesangon Berdasarkan PP No. 35 tahun 2021

Daftar Isi

Ditulis oleh

Muhammad Ichsan

June 17, 2021

· Waktu baca

menit

Perhitungan Pesangon Berdasarkan PP No. 35 tahun 2021

Saat ini telah berlaku peraturan baru yang mengatur detail perhitungan pesangon, yaitu PP No. 35 Tahun 2021. Sebelumnya, detail perhitungan pesangon diatur lewat UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Terdapat beberapa hal yang masih sama seperti aturan sebelumnya dan terdapat beberapa hal yang berubah.

Ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (1) masa kerja karyawan; dan (2) alasan PHK karyawan.

Berikut adalah rangkuman dari perubahan aturan mengenai PHK dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjadi PP No. 35 Tahun 2021.

‍

1. Ketentuan Masa Kerja Tetap Sama

Besar pengali upah yang diterima oleh karyawan berdasarkan masa kerja tidak ada perubahan, baik itu untuk Uang Pesangon ataupun Uang Penghargaan Masa Kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada UU Cipta Kerja yang telah disahkan sebelumnya.

Perhitungan Uang Pesangon (UP) Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	UP
Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah
1 tahun hingga kurang dari 2 tahun	2 bulan upah
2 tahun hingga kurang dari 3 tahun	3 bulan upah
3 tahun hingga kurang dari 4 tahun	4 bulan upah
4 tahun hingga kurang dari 5 tahun	5 bulan upah
5 tahun hingga kurang dari 6 tahun	6 bulan upah
6 tahun hingga kurang dari 7 tahun	7 bulan upah
7 tahun hingga kurang dari 8 tahun	8 bulan upah
Lebih dari 8 tahun	9 bulan upah

‍

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	UPMK
3 tahun hingga kurang dari 6 tahun	2 bulan upah
6 tahun hingga kurang dari 9 tahun	3 bulan upah
9 tahun hingga kurang dari 12 tahun	4 bulan upah
12 tahun hingga kurang dari 15 tahun	5 bulan upah
15 tahun hingga kurang dari 18 tahun	6 bulan upah
18 tahun hingga kurang dari 21 tahun	7 bulan upah
21 tahun hingga kurang dari 24 tahun	8 bulan upah
Lebih dari 24 tahun	10 bulan upah

‍

2. Perubahan Faktor Pengali Berdasarkan Alasan PHK Karyawan

Besar pengali upah yang diterima oleh karyawan berdasarkan alasan PHK terdapat beberapa penyesuaian. Terdapat alasan PHK yang faktor pengalinya tetap sama, menjadi lebih kecil dan alasan PHK baru yang pada aturan sebelumnya tidak diatur. Agar lebih mudah, berikut adalah gambar rangkuman perbedaan antara faktor pengali alasan PHK pada UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 35 Tahun 2021.

Alasan	Sebelum PP No. 35 Tahun 2021, berlaku UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Sesudah PP No. 35 Tahun 2021
Mengundurkan diri dengan permohonan 30 hari sebelumnya.		Tidak ada perubahan
Karyawan mangkir tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali		Tidak ada perubahan
Karyawan ditahan pihak berwajib		Tidak ada perubahan
Meninggal dunia		Tidak ada perubahan
Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan	Terdapat 2 kemungkinan di mana: - pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (UP 1x UPMK 1x) - pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya (UP 2x UPMK 1x)	Digabung menjadi satu dengan UP 1x UPMK 1x
Perusahaan pailit	UP 1x UPMK 1x	UP 0.5x UPMK 1x
Perusahaan merugi selama 2 tahun	UP 1x UPMK 1x	UP 0.5x UPMK 1x
Perusahaan melakukan tindakan kurang menyenangkan	UP 2x UPMK 1x	UP 1x UPMK 1x
Pelanggaran atas aturan perusahaan (setelah SP 3)	UP 1x UPMK 1x	UP 0.5x UPMK 1x
Sakit berkepanjangan dan tidak dapat lanjut bekerja setelah 12 (dua belas) bulan	UP 2x UPMK 2x	UP 2x UPMK 1x
Pensiun	UP 2x UPMK 1x	UP 1.75x UPMK 1x
Pengambilalihan perusahaan		UP 1x UPMK 1x
Pengambilalihan perusahaan dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja		UP 0.5x UPMK 1x
Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian		UP 0.5x UPMK 1x
Efisiensi untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian		UP 1x UPMK 1x
Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian		UP 1x UPMK 1x
Perusahaan tutup akibat keadaan memaksa (force majeur)		UP 0.5x UPMK 1x
Keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup		UP 0.75x UPMK 1x
Perusahaan menunda kewajiban pembayaran hutang karena mengalami kerugian		UP 0.5x UPMK 1x
Perusahaan menunda kewajiban pembayaran hutang bukan karena mengalami kerugian		UP 1x UPMK 1x

Faktor pengali pada gambar di atas nanti nya akan menentukan berapa nilai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang akan diterima oleh karyawan. Lebih jelasnya lagi akan ada contoh kasus perhitungan pesangon di akhir artikel ini.

‍

3. Perubahan Uang Penggantian Hak

Terdapat perubahan komponen yang menjadi bagian dari Uang Penggantian Hak. Lebih detailnya Anda bisa lihat pada gambar di bawah ini.

Sebelum PP No. 35 Tahun 2021, berlaku UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Sesudah PP No. 35 Tahun 2021
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; d. hal-hal lain yang ditetapkan	Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja; c. hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Sebelum PP No. 35 Tahun 2021, berlaku UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Sesudah PP No. 35 Tahun 2021

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
c. hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dapat dilihat bahwa komponen Penggantian Perubahan Pengobatan yang nilainya adalah 15% dari UP dan/atau UPMK dihilangkan.

‍

Contoh Kasus Perhitungan Pesangon

Perusahaan harus melakukan PHK terdapat seorang karyawan yang telah memasuki usia pensiun. Karyawan tersebut mendapatkan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 dan telah bekerja selama 12 tahun 10 bulan. Berikut adalah perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja karyawan tersebut:

Uang Pesangon:

Masa kerja > 8 tahun adalah 9 bulan upah